Artikel Hukum Terbaru
-
Apakah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dapat Diterapkan pada Pekerjaan Inti?
Jawaban singkat: Tidak boleh. Pekerjaan inti tidak dapat menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), karena bertentangan dengan prinsip dalam Undang-Undang…
-
Legal Opini mengenai pelecehan seksual
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, karya R. Soesilo, istilah perbuatan cabul atau pelecehan seksual dijelaskan…
-
Aksi Demo oleh Serikat Pekerja
Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang…
-
Apakah seorang pwt yang diangkat menjadi pwtt wajib dibayar uang kompensasinya?
Ya, seorang Pekerja Waktu Tertentu (PWT) yang diangkat menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) tetap berhak atas uang kompensasi. Hal…
-
Maksud dari Badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan?
Maksud dari “Badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan” adalah bahwa modal BUMN bukan bagian dari APBN…
-
Apa sih tugas dan fungsi Komisaris Utama?
Tugas dan wewenang komisaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Berikut adalah beberapa poin…
-
Apakah anak perusahaan BUMN termasuk BUMN?
Anak perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tidak otomatis menjadi BUMN, meskipun induknya adalah BUMN. Status sebagai BUMN ditentukan oleh…
-
LEGAL OPINION TERKAIT PASAL 15 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN
I. Latar Belakang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan…
-
Kapan PKB mulai Berlaku?
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berlaku setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut: 🔎 Contoh Kasus: Ketentuan mengenai pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)…
-
Aturan PHK dalam UU Cipta Kerja
Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam UU Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) dan peraturan turunannya diatur untuk memberikan…
-
Prosedur pemberian Surat Peringatan (SP)
Prosedur pemberian Surat Peringatan (SP) diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya, khususnya terkait pelanggaran disiplin kerja atau pelanggaran perjanjian…
Layanan Edukasi Hukum
Website modern dan profesional untuk artikel hukum, mudah dinavigasi dan responsif.
Kategori artikel mencakup ketenagakerjaan, perdata, pidana, dan hak asasi manusia.
Fitur pencarian dan opsi komentar untuk diskusi mendalam di setiap artikel yang tersedia.